Saat Pilpres Prabowo Pernah Ingatkan Jokowi soal Natuna Laut Cina Selatan, Namun Dianggap Enteng

Masalah Natuna yang diklaim bagian dari wilayah Laut China Selatan sebetulnya sudah diingatkan oleh Prabowo Subianto kepada Joko Widodo (Jokowi) dalam debat calon presiden (Capres) 2014 lalu.

“Namun pada waktu itu Pak Jokowi menganggap bahwa Natuna yang diklaim masuk ke dalam Laut China Selatan itu bukan urusan Indonesia melainkan urusan negara lain,” kata Moekhlas, Sabtu (26/3/2016), dikutip Sindonews.

Maka itu, dirinya berharap dengan adanya kasus di Laut Natuna itu, Presiden Jokowi bisa segera sadar bahwa masalah klaim wilayah Laut China Selatan yang ikut menyasar Natuna itu menjadi kepedulian bangsa dan negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya.

“Kami berharap Presiden bisa segera sadar, membawa kasus ini ke Mahkamah Hukum Laut Internasional (International Tribunal For the Law of the Sea) sangat tepat,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, China dan dunia Internasional harus diyakinkan bahwa Natuna adalah wilayah teritori Indonesia.

“Apalagi dalam klaim China tentang traditional fishing zone di wilayah Natuna tidak ada dalam The United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS),” tegasnya.

Pemerintah, lanjut dia, harus menjaga kedaulatan NKRI dengan cara apapun. “Jangan anggap remeh klaim wilayah negara lain atas wilayah negara kita, dengan begitu keutuhan wilayah NKRI tak akan dicaplok lagi oleh negara lain,” tuturnya.

Dia menilai bahwa dalam kasus di Laut Natuna tersebut sepertinya memang China berkeinginan kuat untuk menguasai seluruh wilayah Laut Cina Selatan termasuk wilayah teritori Indonesia. Apalagi di Natuna terkandung banyak kekayaan alam yang bernilai triliunan rupiah.

“Kasus tersebut menjadi perhatian kita untuk menjaga kedaulatan NKRI, khususnya di wilayah perairan laut Indonesia dari ancaman negara lain, pemerintah harus tegas dalam hal ini,” pungkasnya.

Berikut rekaman video saat Debat Capres antara Prabowo-Jokowi soal konflik Laut China Selatan.

Natuna, Jokowi Kemana Ya??

Mengapa China begitu nafsunya mau mencaplok Natuna?? Masuknya kapal nelayan Cina ke perairan Natuna bukan sekadar masalagh ilegal fishing. Tindakan itu merupakan bagian dari upaya sistematis negeri Tirai Bambu itu untuk mencaplok Natuna.

Sebab, konflik Natuna adalah soal persoalan perebutan sumber daya alam. Selain minyak bumi, wilayah itu menyimpan cadangan gas alam terbesar di dunia. Banyak ahli mengklaim Natuna adalah ‘surga’ energi terbesar di dunia yang bernilai ekonomi tinggi.

Ladang gas D-Alpha yang terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna (di ZEEI) dengan total cadangan 222 trillion cubic feet (TCF) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCF merupakan salah satu sumber terbesar di Asia.Seperti diketahui, kandungan gas di Natuna diperkirakan mencapai hingga 222 TCF (triliun kubik kaki), tiga kali dari kandungan gas Arun, Aceh. Kandungan gas di blok yang dikenal dengan istilah Natuna D Alpha itu hanya 46,2 TCF yang bisa digunakan, atau 8.383 Milyar Barel minyak karena 75 persennya adalah CO2 (karbon dioksida).

Perusahaan yang menyatakan minatnya terhadap Blok Natuna yang diperkirakan memiliki kandungan gas hingga 46,2 TCF terdapat 8 (delapan) perusahaan, antara lain; ExxonMobil (AS), Total Indonesie (Perancis), Chevron (AS), StatOil (Norwegia), Shell (Inggris-Belanda), ENI (Italia), Petronas ( Malaysia ), dan China National Petroleum Corporation (China). Tak kurang-kurang pemerintah AS juga “turun tangan” untuk menekan pemerintah yang akhirnya kemudian pengelolaannya jatuh ke ExxonMobil.

Jadi kita tahu kan, China ke Natuna bukan karena ikan.. Mereka mau nyaplok kepulauan ini sekalian mau sumber daya alam kita. Kurang baik apa coba kita ini dengan mereka, tenaga kerjanya pun sudah kita impor dan tanah air beta pun sudah hampir semua dikuasai.

Jokowi kemana ya??

(Agus Santoso)

Fahri: Saya Dapat Info China Tembak Kapal TNI-AL, Kenapa Ditutup-tutupi?

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai insiden di Laut Natuna, Indonesia tidak bisa dipahami hanya sebagai tindakan mencuri ikan oleh nelayan China.

“Kalau murni nelayan pasti tidak bawa senjata. Lalu, apa urusan penjaga laut China mencegah nelayannya ditangkap oleh aparat penegah hukum saat memasuki perairan Natuna yang jelas-jelas masuk wilayah Indonesia? Informasi yang saya dapat, penjaga laut China melepaskan tembakan ke arah TNI AL,” kata Fahri, Jumat (25/3).

Kalau sudah terjadi tembak-tembakan antara penjaga laut China dengan TNI AL di wilayah laut Indonesia lanjutnya, tidak bisa disebut sebagai persoalan teknis memancing atau penangkap ikan secara ilegal yang menjadi domain Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Ini sudah masuk soal tembak-tembakan antara angkatan laut China yang tanpa izin melintas di perairan laut Indonesia lalu dihadang TN AL. Ini satu pelanggaran teritorial yang sangat serius,” tegas politikus PKS ini.

Oleh karena itu Fahri menyarankan di samping tetap menjadikan Kementerian Luar Negeri sebagai institusi terdepan untuk menjalankan fungsi diplomasi, negara mestinya juga memperkuatnya dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI.

“Menyikapi masalah itu, jangan serahkan ke Menteri Kelautan dan Perikanan. Bu Susi minggir dulu. Kemenlu harus terdepan dan diperkuat Kemenhan, dan Panglima TNI,” tegasnya.

Dari sinergi tiga institusi ini ujar Fahri, diharapkan aksi protes secara diplomasi harus lebih tegas lagi sebab ini sudah menyangkut kedaulatan NKRI.

“Kemana-mana China ini ngomong Indonesia penting bagi dia. Tapi dalam praktik hubungan sesama negara, China pula yang berani melepaskan tembakan terhadap TNI AL di dalam wilayah Indonesia lagi,” kata Fahri.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah Indonesia tidak menutup-nutupi dan menjelaskannya kepada rakyat tentang apa yang sebetulnya terjadi di lautan Natuna itu dan bagaimana sikap Indonesia.

“Mestinya jelaskan duduk perkaranya dan umumkan sikap resmi pemerintah,” pintanya.

Janji Jokowi saat Pilpres, Laut Natuna akan kita ramekan kalau ada yang ganggu… Kapal TNI di tembak kenapa di tutup-tutupi Pak?

Indonesia Sudah Mati Langkah di Laut China Selatan

Penulis: Leo Kusuma

Masuknya kapal nelayan China di perairan Natuna bukanlah sebuah kebetulan. Insiden yang melibatkan China Cost Guard dan KKP plus TNI-AL itu pun bukan sebagai insiden kebetulan begitu saja.

China punya ribuan kapal nelayan seperti Kway Fey, tetapi masuknya Kway Fey bukan sebagaimana keperluan mencari ikan, melainkan sebagai operasi pengambilalihan kedaulatan wilayah.

SIAPA YANG BILANG CHINA MENGAKUI KEDAULATAN WILAYAH DI PERAIRAN NATUNA? Sampai hari ini, Indonesia masih belum meratifikasikan konflik perbatasan di perairan Natuna dgn China. Bukan hanya Indonesia, melainkan ada nama Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Indonesia sedang berkonflik perbatasan dengan nama-nama itu. Lalu apakah maksud (misi) masuknya kapal Kway Fey ke perairan Natuna?

Ini sebenarnya modus lama. China nampaknya belajar banyak sekali dari riwayat kasus konflik perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara tetangganya. Terutamanya dari Malaysia.

China Coast Guard sebenarnya cukuplah dengan berkomunikasi lewat radio, tidak perlu sampai MENABRAK KAPAL KKP, apalagi disebut sampai menembak ke kapal TNI-AL.

China Coast Guard di Laut China Selatan itu merupakan kamuflase dari TIM INTELIJEN ANGKATAN LAUT CHINA. Dengan menciptakan insiden yang cukup serius akan membangun opini kalau memang benar China memiliki kawasan perairan yang sekarang ini diklaim sebagai bagian dari kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Mustahil sampai BERANI MAIN PUKUL KALAU BUKAN DI HALAMAN RUMAHNYA SENDIRI. Itulah opini publik yang sedang mereka bangun.

Sementara itu, dari pihak KKP maupun TNI-AL malah TIDAK MEMBALAS, akan semakin menguatkan opini publik internasional, KALAU MEMANG BENAR WILAYAH ITU SEDANG BERSENGKETA. Kalau memang benar klaim Indonesia masih DIRAGUKAN.

Itulah mengapa menjadi penjelasan mengapa para perwira tinggi di TNI pada sibuk mengumpulkan aksi-aksi di perairan Natuna, karena apa? KARENA SUDAH MATI LANGKAH ATAS KLAIM DARI CHINA.

Ditambahkan lagi, panglima tertingginya tidak bersuara sama sekali, malahan menterinya dan panglima laut mengatakan itu BUKAN KONFLIK PERBATASAN.

Lucunya, Menteri Susi yang lulusan SMP itu berkoar-koar mau membawa ke Mahkamah Internasional, SEMENTARA MENTERI YANG LAIN DAN BOSNYA MENGANGGAP SEBAGAI KONFLIK PERIKANAN.

(Bagian Pertama)

Akun Twitter Jokowi Belum Ngetweet Soal Bom Pakistan, Saat Bom Belgia Cepat Banget Nyamber

Sebuah serangan bom di sebuah taman umum di Kota Lahore, Pakistan pada Minggu, (27/3) menewaskan sedikitnya 65 orang dengan korban sebagian besar perempuan dan anak-anak. Ledakan terjadi di area parkir di Taman Gulshan-e-Iqbal yang hanya berjarak beberapa meter dari ayunan anak-anak. Dilaporkan sekira 300 orang terluka dalam peristiwa itu.

Tragedi kemanusiaan yang menimpa di Lahore Pakistan ini sampai berita ini diposting (Senin, pukul 07.50 WIB) belum ada ungkapan kutukan dan duka cita dari Presiden RI Joko Widodo di akun twitternya.

Tak seperti saat terjadinya Bom Brussels Belgia pada Selasa (22/3) pekan lalu yang merenggut korban jiwa 28 orang, dimana Presiden Jokowi langsung bereaksi.

“Mengutuk keras serangan bom di Brussels. Duka cita mendalam untuk korban dan rakyat Belgia. Belgia, jangan takut! Kami bersamamu -Jkw,” ujar Presiden RI di akun resmi Twitternya @jokowi, Selasa sesaat setelah terjadinya Bom Brussels.

Sikap tak konsisten Presiden terhadap Tragedi Kemanusiaan ini pun mendapat kritik dari netizen.

“Akun jokowi belum ngetweet soal pakistan, di belgia cepat banget nyamber,” komen netizen @Zumpio.

Status terakhir akun Twitter @jokowi adalah tentang ucapan Selamat Paskah pada 27 Maret lalu.

Mungkin setelah baca postingan ini, akun @jokowi akan ngetweet soal Bom Pakistan.

[UPDATE]

Akhirnya akun Twitter Jokowi merespon Bom Pakistan.

“Indonesia mengutuk keras serangan bom di Lahore. Teror atas nama apapun tidak dibenarkan. Dukacita mendalam utk korban, rakyat Pakistan -Jkw” tulis Presiden di akun Twitternya @jokowi, Senin (28/3) pukul 08.05 WIB. (15 menit setelah postingan portalpiyungan ini)

Staf presiden kayaknya pembaca setia portalpiyungan. 15 menit setelah posting langsung direspon 🙂

NATUNA dan NOSTALGIA KEPADA JAMANNYA V.O.C

Kalau melihat sikapnya pemerintah sekarang ini atas insiden di perairan Natuna tanggal 19 Maret 2016 membuat saya menjadi bernostalgia kepada jaman-jamannya V.O.C.

Masih ingatkah Anda kepada kisah-kisahnya yang nyata dari Bendara Raden Mas Antawirya atau dikenal PANGERAN DIPONEGORO di Yogyakarta?

Kejadian tempo hari di perairan Natuna itu dan sikap-sikapnya pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh mahadewa Joko Widodo mirip sekali dengan peristiwa VOC ada memasang patok-patok di DESA TEGALREJO.

Oleh Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sudah diberikan hak-hak istimewa, tetapi masih mau sembarangan serobot tanahnya milik rakyat. Pasukan VOC diberikan peringatan malah balas menembak.

Atas kejadian itu, Sultan Hamengkubuwono III pada masa itu menganggap insiden di TEGALREJO hanya sekedar KONFLIK PERTANIAN. (Jaman Jokowi, Natuna dianggap hanya Konflik Perikanan, bukan Kedaulatan)

Inilah yang membuat hati dan kalbunya Pangeran Diponegoro menjadi berang, kemudian melepaskan gelar keningratannya, lalu memilih berada dan bersama rakyat jelata.

Saudara-saudara, kaum Marhaen Indonesia, SEJARAH SUDAH TERULANG KEMBALI, KALAU BANGSA INDONESIA INI MASUK KE DALAM PENJAJAHAN BARU.

*dari fb Leo Kusuma

(Baca juga: Fahri: Saya Dapat Info China Tembak Kapal TNI-AL, Kenapa Ditutup-tutupi?)

Kisah Dacosta Muallaf Eks Timor Leste, Islamkan 1280 Orang

[Dacosta Zainuddin (berjaket hijau), Sejak tahun 1980 ia memeluk Islam dan kini banyak orang bersyahadat di hadapannya. (Kanan) Ustadz Syamsul Arifin Nababan]

Masuk hutan keluar hutan itu telah menjadi  pekerjaan rutinnya. Tapi tidak untuk berburu binatang buas atau binatang sejenisnya namun hanya ingin mendapat kebebasan dan kemerdekaan.

Tak ada jalan lain dilakukan kecuali menyerang dan melawan tentara Indonesia dengan bergerilya di hutan-hutan.

Kala itu Dacosta (bukan nama sebenarnya) berkisah, dirinya selalu dibuntutin perasaan yang sangat tidak manusiawi karena beberapa puluhan nyawa melayang, akibat bentrok antara kelompok Pro Kemerdekan Timor Timor dan TNI.

Boleh dibilang, Dacosta adalah salah satu pemberontak yang mati-matian membawa pengikutnya masuk dan keluar hutan agar bisa berpisah dari Indonesia.

Memilih jalan ini bukan sesuatu yang nyaman baginya. Ia mengaku kehidupan di hutan menjadikan dirinya sebagai buronan TNI.  Beberapa tahun bergerilya di hutan, rupanya pasukan TNI mampu mencium keberadaannya melalui masyrakat setempat. Akhirnya Dacosta pun ditangkap seorang diri saat berada di keramaian pasar untuk  berbelanja keperluan pasukannya.

Hukuman Mati

Pasca penangkapannya oleh TNI 321 Baokao Timor-Timor, Dacosta harus mengakui kesalahannya dan memberitahu di mana keberadaan pasukanya berada. Ia bahkan dikabarkan akan dieksekusi mati.

Beberapa hari sebelum dieksekusi, Dacosta sempat bermimpi dirinya didatangin dua orang ‘bidadari’. Dalam mimpinya, dua bidadari itu memintanya untuk bersegera masuk agama Islam.

Dacosta bertanya, apa itu Islam? “Agama Islam itulah agama yang benar dan agama orang mayoritas Indonesia yang masuk di Timor Timor,” demikian ujar bidadari dalam mimpinya.

Esok harinya, ia lupakan mimpi tersebut. Namun pada malam kedua, dia bermimpi lagi bertemu seorang pemuda. Dalam mimpinya, sang pemuda mengajaknya mengaji, melafadzkan huruf huruf Arab dan menuntun ia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat.

Setelah menunaikan hajat tersebut, pemuda yang ditemui dalam mimpi itu memberikan hadiah berupa Al Quran cetakan Istambul dan sebuah cincin bertuliskan nama Allah Subhanahu Wata’ala.

Betapa kagetnya Dacosta, sebab saat  ia terbangun dari mimpi, ternyata Al Quran dan cincin bertuliskan nama Allah Subhanahu Wata’ala itu ada di kantong saku bajunya.

Tanpa pikir panjang, esok harinya Dacosta pun akhirnya memeluk ajaran agama Islam di Kompleks TNI 321 Baokau Dilli Timor-Timor (sekarang Timor Leste).

Setelah masuk Islam Dacosta merubah namannya menjadi Zainuddin. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, pasca kabar keislaman Dacosta, dirinya mendengar keputusan dibebaskan dari hukuman mati.

Mendengar dirinya dibebaskan dari hukuman mati maka Zainuddin ia bertekad mengislamkan keluarganya dan orang-orang sebanyak-banyaknya agar mau masuk Islam.

Demikian kisah Zainuddin, muallaf eks Timor Leste di Nusa Tenggara Timur (NTT), saat menghadiri acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Hidayatullah Kupang  yang bertempat di Masjid Hidayatullah Kampus Dua,  Kabupaten Kupang NTT hari Jum’at (25/03/2016).

Zainuddin datang di PP Hidayatullah Kupang guna menghadiri acara pembagian sembako kepada muallaf dan kaum dhuafa binaan Pesantren Hidayatullah NTT. Sekaligus dilanjutkan acara dialog bersama Syafruddin Atasoge, DPD RI Perwakilan NTT.

1280 Orang Memeluk Islam

Menurut Zainuddin, pada tahun 1999, saat Pemilu di Timor Timur digelar, Zainuddin terpilih sebagai anggota DPRD. Namun selang beberapa bulan setelah pelantikan, lahirlah kerusuhan besar-besaran.

Pembunuhan, penghancuran infrastruktur marak menyusul referendum yang dimenangkan kelompok pro kemerdekaan.

“Karena melihat ada campur tangan tentara Portugis, Australia, dan Amerika membuat masyarakat diungsikan ke Atambua hingga ke Kupang, “ tutur Zainuddin.

Selama dua tahun dirinya berada di Atambua akhirnya tepat tahun 2002 Zainudin hijrah ke Desa Boniana Kabupaten Kupang Barat NTT. Di sinilah Zainuddin mulai bekerja dengan tenang meski hanya sebagai peternak dan petani.

Namun satu hal yang selalu membuatnya bersemangat. Yakni ketika mendengar kabar ada orang yang ingin masuk Islam. Tak segan Zainuddin segera menyewa kendaraan dan langsung menuju ke lokasi walaupun ratusan kilo dengan biaya pribadi. Ia segera menunaikan kewajibannya karena telah bertekad agar banyak orang yang mengenal Islam dan mengikuti jejak ajaran Rasulullah Muhammad ini.

“Bagaimana mengislamkan orang lain sebanyak banyaknya,” demikian harap Zainuddin.

Pasca memeluk Islam, Zainuddin tak tinggal diam. Dia mengajak keluarga dan warga eks Timor Leste menerima Islam.

Alhamdulillah hingga sekarang Zainuddin mengaku telah mengislamkan tidak kurang 1280 orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Mulai dari Timor Leste hingga ke Kupang.

Berkat jasa Zainuddin, hati Ustadz Syamsul Arifin Nababan terketuk dan akan memberangkatkannya beribadah umroh pada bulan Mei 2016 mendatang. (Abu Zain Zaidan, NTT)

Sumber: Hidayatullah

Presiden Erdogan Kutuk Serangan Bom Lahore dan Tegaskan Turki Bersama Pakistan

Sebuah serangan bom di sebuah taman umum di Kota Lahore, Pakistan pada Minggu, (27/3) menewaskan sedikitnya 65 orang dengan korban sebagian besar perempuan dan anak-anak.

Ledakan terjadi di area parkir di Taman Gulshan-e-Iqbal yang hanya berjarak beberapa meter dari ayunan anak-anak. Dilaporkan sekira 300 orang terluka dalam peristiwa itu.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk serangan bom mematikan hari Minggu di Pakistan Lahore yang menewaskan sedikitnya 65 dan meninggalkan 300 terluka.

Dalam pernyataan tertulis yang dirilis di website pejabat kepresidenan, Erdogan mengatakan bahwa Turki selalu berdiri dengan Pakistan, dan akan terus mendukung ke negara itu dalam beberapa hari yang keras.

“May Allah rest the souls of the victims in peace,” Erdoğan said. “I wish a quick recovery for the civilians wounded in the attack,” he added.

“Semoga Allah mengistirahatkan jiwa para korban dalam damai,” kata Erdogan. “Saya berharap pemulihan cepat untuk warga sipil terluka dalam serangan itu,” tambahnya.

Dalam pernyataan itu, Erdogan menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Pakistan Mamnun Hussain, Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif dan Ketua Menteri Punjab, Shahbaz Sharif.

Mengulangi komitmen Turki untuk memerangi teror, Erdogan menyatakan bahwa Turki berdiri dengan Pakistan selama hari-hari sulit nya.

Sumber: Daily Sabah

Temuan KontraS Menyingkap Pelanggaran Densus 88 Atas Kematian (alm) Siyono

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan pemantauan terhadap operasi yang dilakukan Densus 88 terkait kasus kematian Siyono, dengan memperhatikan standar aturan di bidang hukum pidana, hukum HAM, dan hukum prosedur khusus penanganan terorisme.

Hasilnya, ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Densus 88. Diantaranya, tidak adanya surat dalam proses penangkapan dan penggeledahan yang membuat upaya paksa itu adalah sah.

“Bahkan berita acara penyitaan tidak ditemukan kepada keluarga. Jadi tidak ada hal apapun yang bisa dilakukan keluarga untuk meminta pertanggungjawaban,” ujar Satria Wirataru, Staf Divisi Hak Sipil dan Politik KontraS, saat konferensi pers di kantor KontraS, Jl. Kramat II No.7, Jakarta Pusat, Sabtu (26/03/2016).

“Padahal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hal itu menjadi kewajiban daripada penyidik yang melakukan upaya paksa,” tambahnya.

Satria juga mengungkapkan, saat keluarga mendapatkan kabar tentang kematian Siyono, dan meminta untuk segera mengambil jenazah korban, tidak adanya penjelasan terkait penyebab kematian yang disampaikan kepada keluarga.

Istri korban, yang menjemput jenazah korban saat itu, sambungnya, hanya diminta menandatangani berita serah terima jenazah.

“Sekali lagi, tidak adanya penjelasan apapun kenapa dan bagaimana korban bisa meninggal. Sama halnya ketika ditangkap, tanpa penjelasan apapun,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjut Satria, saat istri Siyono berada di Jakarta untuk mengambil jenazah. Ayah Siyono yang berada di rumah diintimidasi oleh pihak Polres Klaten dan kepala Dusun, serta diminta untuk menandatangani surat agar tidak menuntut pertanggungjawaban dan mengikhlaskan persoalan ini.

“Sementara pak Marso ini buta huruf, dia tidak bisa baca tulis, dia tidak tahu surat apa yang disodorkan kepada dia dan hanya diminta mengikhlaskan lalu tanda tangan,” paparnya.

“Setelah kejadian itu, sampai saat ini pak Marso sangat trauma dan tidak berani berbicara ke banyak orang terkait kematian anaknya. Juga takut akan mendapat konsekuensi dari apa yang ditandatangani,” lanjut Satria.

Oleh karena itu, berdasar fakta tersebut, ia menyimpulkan, pertama secara administrasi, ada pola pelanggaran Densus terkait hukum acara mereka sendiri. Bahkan, kata dia, hal sederhana seperti surat penangkapan, penggeladahan itu tidak dipenuhi.

“Ini janggal, kenapa? karena Densus 88 ini bukan polisi biasa, mereka satuan khusus yang bahkan data hukum mereka sendiri berlapis-lapis untuk menjamin agar mereka patuh hukum,” jelas Satria.

“Dengan dana yang begitu banyak, hanya untuk mengprint surat saja tidak bisa. Kami melihat semangat penanggulangan terorisme ini tidak dibarengi dengan akuntabilitas, nah ini sangat berbahaya,” pungkasnya.

KontraS: Keterangan Polri Soal Siyono Bagi Kami Sebatas Imajinasi

Satria Wirataru, Staf Divisi Hak Sipil dan Politik KontraS mengatakan polisi kurang etis saat menggelar konferensi pers yang mengatakan Siyono menginggal karena melakukan perlawanan kepada salah seorang anggota yang mengawalnya. Apalagi korban disebut panglima dalam terorisme.

“Polri juga mengatakan Siyono ini panglima di struktur terorisme. Kami melihat tidak etis pernyataan seperti itu keluar,” ujar Satria Wirataru, Staf Divisi Hak Sipil dan Politik KontraS, saat konferensi pers di kantor KontraS, Jl. Kramat II No.7, Jakarta Pusat, Sabtu (26/03/2016).

“Karena fakta yang disampaikan belum pernah diuji di pengadilan, polisi juga tidak menyebutkan sumber informasi dari mana, dan juga tidak mungkin diklarifikasi karena yang bersangkutan sudah meninggal,” tambahnya.

Satria mengungkapkan, bahwa seharusnya polisi tidak memberikan keterangan seperti itu. Apalagi, saat itu status Siyono masih belum tersangka, sehingga bagaiamana mungkin Polri bisa menyimpulkan keterangan demikian.

Ia khawatir, alasan-alasan itu dikemukakan untuk sekedar memperkuat legitimasi polisi terkait kematian Siyono, yang ingin memberi kesan orang ini sangat-sangat berbahaya. Sehingga kematiannya pun juga punya dampak baik bagi masyarakat, walaupun fakta itu tidak bisa dikonfirmasi dan juga polisi tidak pernah menunjukkan berita acara penyidikkan (BAP) hasil kerja saat menanyakan Siyono sebelum dia meninggal.

“BAP ini harusnya ditunjukkan, yang ditandatangani Siyono dan didampingi kuasa hukum sebagaimana diatur hukum acara,” jelasnya.

“Sehingga keterangan polisi yang demikian bagi kami masih sebatas imajinasi, tidak layak lah secara hukum untuk dikemukakan di publik,” lanjut Satria.

Kemudian dari hasil investigasi KontraS, terang dia, pihaknya menemukan bahwa jenazah Siyono menunjukkan keraguan kalau korban tewas karena perlawanan salah seorang anggota polisi dan benturan benda tumpul di mobil saja.

“Dari luka-luka yang kami temukan ini cukup parah, di sekujur tubuhnya ada memar, mata kanan lebam, patah tulang hidung, kondisi kaki dari paha hingga betis membengkak dan memar, dan terlihat besar sekali. Dan juga kuku jempol kirinya hampir patah,” paparnya.

Satria juga mempertanyakan, bahwa seharusnya polisi tidak cepat puas dengan kinerja dan keterangan bawahannya, tidak j ru melindungi bawahannya, tetapi melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait dugaan adanya penyiksaan.

“Dalam siaran persnya polisi juga mengatakan sempat melakukan visum kepada korban sebelum jenazah dikembalikan pada keluarga. Artinya sebenarnya polisi tidak kekurangan bukti untuk mencoba menindak anggotanya yang melakukan penyiksaan tersebut,” jelasnya.

“Hanya soal kemauan saja untuk melakukan itu,” pungkas Satria.*

*Sumber: Hidayatullah 1,2